SAROLANGUN – Bupati Sarolangun H.Hurmin pada Selasa (14/07/2026) menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sarolangun tingkat I tahap III dengan agenda menyampaikan jawaban dan tanggapan eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sarolangun Ahmad Jani yang didampingi Waka I DPRD Sarolangun Cik Marleni, SE dan Waka II DPRD Sarolangun Dedi Ifriyansah, SM tersebut. Bupati Sarolangun H.Hurmin mengatakan segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Sarolangun akan senantiasa memperhatikan dan mencermati secara seksama apa-apa yang menjadi pertanyaan, masukan, kiritakan dan saran dari para anggota DPRD yang berkaitan dengan Rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sarolangun tahun 2025.
“Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan pelaksanaan kewajiban Pemerintah dlDaerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah kepada DPRD dan masyarakat,” ucapnya
Dipaparkannya, capaian opini wajar tanpa pengecualian ke-10 kalinya dari BPK RI merupakan hasil kerjasama seluruh perangkat daerah dalam menyusun dan menyajikan dan menyajikan laporan keuangan yang memenuhi standar akuntansi pemerintah didukung oleh sistem pengendalian internal serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan tentunya berkat dukungan dan pengawasan dari DPRD.
”Upaya yang kami lakukan dalam peningkatan PAD, penguatan wajib pajak, perluasan sistem pembayaran secara elektronik peningkatan pengawasan dan pengendalian pemungutan penagihan piutang pajak dan Retribusi serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah,” jelasnya
Dalam kesempatan itu, Bupati H.Hurmin dengan tegas, akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap perangkat daerah khususnya terhadap program dan kegiatan yang realisasinya belum mencapai target yang telah ditetapkan.
Menurutnya, pemerintah daerah akan memperkuat pengendalian pelaksanaan program melalui penyusunan jadwal kegiatan yang lebih terukur, percepatan proses pengadaan barang dan jasa, peningkatan koordinasi antar perangkat daerah serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, perangkat daerah yang memiliki tingkat realisasi rendah akan diberikan perhatian khusus agar hambatan pelaksanaan kegiatan dapat diketahui dan diselesaikan sejak dini.
”Kami mengapresiasi permintaan dari anggota dewan yang terhormat untuk melakukan evaluasi terhadap anggaran yang telah digunakan maupun yang akan dianggarkan, Pemerintah Daerah akan terus melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Sarolangun,” katanya.
Terakhir, Bupati H.Hurmin menyebutkan pemerintah daerah akan terus memperkuat pengelolaan pajak dan Retribusi melalui pemutahiran basis data. Sementara itu terkait dan penegakkan disiplin pegawai menjadi perhatian serius.
“Kepala OPD bertanggungjawab langsung terhadap kedisiplinan pegawainya, jika tidak mampu, kepala OPD nya kita evaluasi.” tegas H.Hurmin. (Ang)
