SAROLANGUN – Terkait adanya pemberitaan yang menyebutlan adanya dugaan kongkalikong anggaran media di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun.
Kadis Kominfo Kabupaten Sarolangun, Ahmad Nasri, melalui Kepala Bidang (Kabid) Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) M Iqbal mengatakan bahwa tudingan kongkalikong itu tidak benar. Menurutnya jika dilihat dari KBBI kongkalikong diartinya sebagai persekongkolan dalam melakukan sesuatu yang tidak baik.
“Terkait dengan media yang melakukan kerjasama dengan Diskominfo, itu sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dan alur kerjasama yang diterapkan pun atas kesepakatan kedua belah pihak,” ujarnya, seperti dikutip dari Sarolangun Independent, Kamis, 27 Februari 2025.
Ditambahkannya, sebelum dilakukannya kontrak semua media diharuskan memasukkan penawaran terlebih dahulu. Di penawaran ini media harus melampirkan beberapa persyaratan seperti Badan Hukum (PT), SK Kemenkumham, Nomor Induk Berusaha (NIB), Kode KLBI, Rekening Bank, NPWP dan beberapa persyaratan lainnya.
“Setelah penawaran masuk, kami memverifikasi semua penawaran yang masuk, hasil verifikasi ini nantinya dijadikan dasar untuk menentukan jumlah nilai masing-masing kontrak media. Tentunya dengan beberapa pertimbangan. Misalnya media A baru kali ini mengajukan kerjasama tentu saja porsinya akan berbeda dengan media yang sudah lama bekerjasama,” terangnya.
Sedangkan saat penandatangan kontrak, tambahnya, pihak Diskominfo juga memberikan kesempatan kepada pemilik atau pimpinan media untuk mempertimbangkan diterima atau tidak nilai kontrak yang diajukan.
“Jika menerima silahkan tandatangani kontrak. Namun jika dirasakan belum memuaskan, itu pilihan karena nilai kontrak yang kita berikan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan efisensi anggaran,” tegasnya.
Diakuinya, terkait jumlah anggaran media tahun 2025 yang jumlah berkurang, karena di Dinas Kominfo selama ini ada 2 kali efesiensi anggaran.
“Kita masih bersyukur anggaran media masih ada. Kalau dilihat dari jumlah ada salah satu media elektronik yang hanya mendapat 50 persen dari jumlah anggaran tahun lalu,” pungkasnya. (Aang)
