DPRD Sarolangun Gelar Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi

SAROLANGUN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun pada Senin (13/04/2026) siang, kembali mengelar rapat paripurna tingkat II dengan agenda utama penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi partai politik terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten (LKPJ) Bupati Sarolangun Tahun Anggaran 2025.

Rapat yang dipimpin oleh Waka I DPRD Sarolangun, Cik Marleni didampingi Waka II Dedi Ifriyansah itu, dihadiri langsung oleh Bupati Sarolangun, H.Hurmin, Wakil Bupati Gerry Trisatwika serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Sarolangun berjalan penuh keakraban dengan berbagai kritisi yang konstruktif, masukan dan apresiasi terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan Bupati Sarolangun.

Dalam sambuntannya Cik Marleni, menegaskan bahwa rapat paripurna tingkat I tahap II LKPJ Bupati Sarolangun Tahun 2025 merupakan tindak lanjut dari rapat paripurna sebelumnya yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2026, di mana Bupati telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerjanya.

Hal tersebut tersebut menurutnya sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, tahapan selanjutnya adalah penyampaian tanggapan, evaluasi, dan masukan konstruktif dari masing-masing fraksi.

“Hari ini adalah momentum penting bagi kami selaku wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi, evaluasi, dan harapan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah selama satu tahun terakhir. Ini adalah bentuk nyata fungsi pengawasan dan legislasi yang kami emban,” ujar Cik Marleni.

Sebelum memasuki acara pokok, pimpinan rapat juga meminta setiap fraksi menunjuk seorang juru bicara untuk menyampaikan pandangan umum masing-masing Fraksi PPP, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi PKS, Fraksi PKB, Fraksi Gerindra dan Fraksi Demokrat-Nasdem

Secara umum 8 fraksi di DPRD Sarolangun memberikan apresiasi terhadap LKPJ Bupati Sarolangun tahun 2025 dan masukan terkait optimalisasi anggaran dan PAD, pembangunan yang berdampak pada kepentingan masyarakat dan evaluasi kinerja OPD. (Ang)